MBD, InfoPublik - Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 109 (seratus sembilan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati pada Senin (10/7/2023).

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis kepada dua orang perwakilan dan disaksikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Obed H. Y. Kuara, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yafet Lelatobur, Plt. Kepala BKPSDM Eduard J. S. Davidz dan PPPK Fungsional Kesehatan lainnya. 

Bupati MBD menjelaskan, kedudukan kepegawaian ASN yang terdiri dari PPPK dan PNS, dimana PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap,  sementara PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja atau kontrak sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan.

ASN diwajibkan tunduk kepada aturan, serta loyal, menjaga rahasia jabatan dan negara, dan selalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, pemerintah daerah dan negara.

“Birokrasi harusnya satu komando, satu perintah. Kalau anda protes pemerintah itu artinya protes dirinya sendiri, karena kita semua adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. ASN melakukan protes dibolehkan tetapi ada mekanismenya. Protes dilakukan secara berjenjang dalam birokrasi bukan melalui media sosial,” tegas bupati.

Ia juga mengajak agar semua memiliki semangat dan bekerja sungguh-sungguh untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sekalipun berada pada kondisi yang serba terbatas. Ditegaskan untuk bersama-sama mengejar ketertinggalan dari daerah yang lain. MBD mulai ikut berkembang, manusianya juga harus berkembang dan berdaya saing.

“Walaupun terbatas kita, tetapi kita mesti bisa, harus bisa. Sejak dilantik 2019, birokrat terus didorong untuk bekerja sunguh-sungguh mengejar ketertinggalan dari daerah yang lain. PPPK harus memiliki motivasi untuk menciptakan MBD yang lebih baik, serta bekerja dengan tulus dan ikhlas,” ungkap bupati.

Penanganan masalah stunting merupakan salah satu fokus pemerintah daerah. PPPK Fungsional Kesehatan diwajibkan turut bersama menyukseskan fokus pemerintah dalam mendorong pencegahan dan pengentasan stunting pada wilayah tugas masing-masing. Perlu diidentifikasi penyebabnya serta langkah-langkah preventif dan edukatif dalam menurunkan angka stunting.

“Stunting tersebar hampir di seluruh kecamatan. Jika kondisi alam membaik, saya akan turun ke lapangan untuk melihat penyebabnya dan langsung melakukan penanganan di tempat. Ini merupakan salah satu fokus prioritas pemerintah daerah,” tutur bupati.

Bupati MBD memohon kepada Tuhan agar semua selalu diberikan kesehatan yang baik, hikmat, kesabaran dan ketabahan untuk melakukan tugas pengabdian yang mulia dengan baik.

“Diberikan talenta untuk melayani, melayani dengan baik, dan semoga MBD ke depan lebih sehat, lebih kuat dan lebih sejahtera,” kata bupati mengakhiri sambutan.

(Foto:Dok. Kominfo MBD)